“Diskominfo Kota Bandung seolah-olah mengkotak-kotakkan wartawan dan media yang akan mengajukan kerjasama publikasi,” tulis Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jabar Tony Maulana dalam siaran pers nya.
Selain itu, menurut Tony, Jurnalis yang sudah tersertifikasi Dewan Pers, Diskominfo Kota Bandung seolah banyak yang ditutupi terkait anggaran belanja media.
“Bagaimana tidak banyak dugaan, kami dari organisasi kewartawanan FWJ Indonesia pengurus Jawa Barat sudah beberapa kali menyurati Kadis Kominfo untuk meminta audiensi namun belum ada tanggapan sama sekali, ” jelasnya.
“Kalau memang tidak ada penyimpangan, permainan busuk ataupun penyelewengan anggaran belanja media dari Diskominfo Kota Bandung, Pak Kadis Yayan mungkin akan kooperatif dan berani untuk merinci, ” tegas Tony.
Dengan demikian, Tony menilai jika Kadiskominfo Kota Bandung telah mengangkangi Undang-undang keterbukaan informasi publik.
“Saya berani bersaksi bahwa sejumlah penghargaan dari manapun kepada Diskominfo Kota Bandung terkait keterbukaan informasi publik adalah salah penilaian dan bohong belaka, ” imbuhnya.
“Kami juga meminta dengan tegas kepada BPK, KPK, untuk melakukan audit secepatnya dan sedetail mungkin kepada Diskominfo Kota Bandung yang diduga sarang koruptor,” ungkap Tony. ***
(Dikutip dari press release FWJ Indonesia DPD Jabar).
