Cianjur,SP- Salah satu Pendidikan Nonformal (PNF) adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan institusi prakarya pembelajaran berbasis masyarakat.
PKBM ini adalah alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.
Pogram pemerintah ini juga merupakan upaya melayani kebutuhan dasar pendidikan masyarakat yang kurang beruntung adalah Pendidikan Kesetaraan.
Diketahui pendidikan Kesetaraan tersebut meliputi, program paket A setara SD/MI, program paket B setara SMP/MTs, dan program paket C setara SMA/MA.
Namun program ini kerap dimanfaatkan oleh segelintir Oknum penyelenggara pendidikan seperti pengelola PKBM sebagai bisnis menggiurkan demi memperkaya diri tanpa memikirkan mutu pendidikan masyarakat.
Seperti Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Fikri Izzul Haq yang beralamat di Kp Batulawang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur diduga kuat memanipulasi data jumlah peserta didik.
Berdasarkan data yang dihimpun, total jumlah peserta didik di PKBM tersebut sekitar 346 yang terdaftar di Dapodik, sedangkan yang tercover Bantuan Oprasional Pendidikan (BOSP) yaitu Paket (C) sebanyak 268 Siswa/i kesetaran SMA dengan nominal sangat fantastis sebesar Rp. 490.440.000.
Saat tim media Suarapasundan.com mencoba mengkonfirmasi langsung kepada pihak Kepala Sekolah PKBM (EM) terkait jumlah peserta didik yang diajukan melalui via telpon seluler, (EM) sama Sekali tidak merespon tidak di angkat, dan kami mencoba datang langsung ke kantor PKBM tersebut kerap menghindar.
“Ada apa” ? dengan PKBM Fikri Izzul Haq Pasalnya, dari data yang kami peroleh, disinyalir terdapat kejanggalan pada laporan dapodik mengenai jumlah peserta didik yang dicantumkan oleh pihak penyelenggara pendidikan PKBM Fikri Izzul Haq yang diduga terjadi pengelembungan hingga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Salah satu warga setempat (KM) mengungkapkan, sangat menyayangkan dan ikut perihatin masih ada segelintir oknum yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah demi kepentingan pribadi. Dengan keberadaan PKBM seharusnya bisa memudahkan dan membantu masyarakat dalam pendidikan kesetaraan sehingga tidak ada yang namanya putus sekolah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat ekonomi tidak mampu, demi terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ujarnya”.
Melihat besaran anggaran dari pemerintah pusat yang begitu besar yang dikucurkan melalui Kemendikbudristek kepada (PKBM) Fikri Izzul Haq tersebut Sangatlah Besar Sampai Ratusan Juta. “Patut diduga bantuan tersebut dijadikan azas untuk memperkaya diri sendiri”.
“Untuk itu kami meminta kepada pemangku kebijakan,dalam hal ini Dinas Pendidikan (DISDIK) Inspektorat , BPK , APH, agar menindak tegas oknum tersebut yang sangat merugikan uang negara dengan UUD yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. ” Tegas KM (Yusuf)
