Banjar, SP – Pemerintah Kota Banjar mulai menggerakkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2026 melalui distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada seluruh desa dan kelurahan se-Kota Banjar.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, dan dilaksanakan di Ruang Rapat Gunung Sangkur, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Kamis (5/2/2026).
Wali Kota Banjar mengatakan, optimalisasi penerimaan pajak akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berdampak langsung terhadap dana bagi hasil pajak yang kembali ke desa dan kelurahan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai kemudahan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat, di antaranya melalui Bank BJB, agen perbankan, hingga layanan e-commerce.
“Dengan kemudahan ini, masyarakat dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai tanpa terkendala jarak dan waktu,” ujarnya.
Usai penyerahan SPPT, Wali Kota meminta para kepala desa dan lurah segera mendistribusikan SPPT sekaligus menindaklanjuti penagihan kepada wajib pajak. Ia juga menginstruksikan para camat agar aktif mengoordinasikan wilayah masing-masing demi tercapainya target pelunasan sebelum batas akhir pembayaran pada 30 September 2026.
Dalam arahannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya keteladanan aparatur pemerintah. Ia meminta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang masih memiliki tunggakan pajak untuk didata dan dilaporkan.
“Kesadaran pajak harus dimulai dari internal pemerintah, baru kemudian mengajak masyarakat,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjar berharap tingkat kepatuhan pajak masyarakat terus meningkat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Banjar, Plt Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta kepala desa se-Kota Banjar.(Tahyan)
